Erlita Amsakar Dilantik sebagai Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Batam: Komitmen Wujudkan Kota Bebas Stunting
Pada Selasa, 11 Maret 2025, Erlita Amsakar resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Batam untuk masa bakti 2025-2030. Pelantikan ini berlangsung di Gedung Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjung Pinang, dan dipimpin oleh Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Kumalasari Ansar.
Dalam sambutannya, Erlita menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan komitmennya untuk menjalankan program PKK dan Posyandu sesuai arahan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Ia menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam upaya menjadikan Kota Batam bebas stunting. “Alhamdulillah, pelantikan hari ini berjalan lancar. Seperti arahan Bapak Gubernur, PKK Kota Batam siap untuk bersinergi menjadikan Kota Batam bebas stunting,” ujarnya.
Gubernur Ansar Ahmad, selaku Ketua Pembina TP PKK Kepri, dalam kesempatan tersebut menekankan peran strategis PKK dan Posyandu dalam pemberdayaan masyarakat. Ia mengajak seluruh Ketua TP PKK di tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau untuk bersinergi dalam menyukseskan berbagai program PKK dan Posyandu. “Mari kita satukan langkah agar PKK dan Posyandu dapat berjalan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Kita wujudkan Kepri yang maju, makmur, dan sejahtera,” ajaknya.
Ansar Ahmad juga menyoroti pentingnya peran PKK dan Posyandu dalam upaya penanganan stunting. Ia berharap angka stunting di Kepulauan Riau terus menurun, sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berdaya saing. “PKK dan Posyandu memiliki peran besar dalam menurunkan angka stunting. Kita berharap stunting di Kepulauan Riau terus berkurang,” jelasnya.
Upaya penurunan angka stunting di Kota Batam telah menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2023, delapan kelurahan di Batam telah dinyatakan bebas stunting. Ketua Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Batam, Amsakar Achmad, menyebutkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang, pemberian makanan bergizi pada balita, serta pembinaan dan pelatihan bagi kader posyandu dan kader kelurahan siaga menjadi kunci keberhasilan tersebut. “Dengan dukungan 1.600 orang tenaga pendamping kemudian 21 puskesmas juga kita dorong untuk membuat posting-posting kreatif terkait penanganan stunting,” ujarnya.
Pada tahun 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menetapkan 28 kelurahan di Kota Batam sebagai wilayah bebas stunting. Penetapan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menekankan bahwa angka prevalensi stunting di Kepulauan Riau telah berada di bawah rata-rata nasional, dengan Kota Batam memiliki angka prevalensi sebesar 6,02 persen. “Hari ini kita akan meresmikan. (Yanti/Nursalim Tinggi).