Tanjung Pinang, Kepulauan Riau – Forum Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kepulauan Riau tengah menanti keseriusan Pemerintah dan DPRD dalam menindaklanjuti keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait pelantikan pegawai honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi tahap pertama pada tahun 2024.
Koordinator Forum CPPPK Kepulauan Riau, Haikal, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya tetap mengedepankan pendekatan kekeluargaan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan DPRD Kepri. “Kami hanya ingin bersilaturahmi secara kekeluargaan, tidak dalam forum formal agar suasana lebih hangat dan terbuka,” ujarnya saat diwawancarai oleh pewarta Sidik Fokus.
Haikal juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta dukungan dari DPRD Kepulauan Riau untuk melobi pemerintah pusat, khususnya Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), agar segera melantik CPPPK yang telah dinyatakan lulus. Ia mencontohkan bahwa sejumlah kepala daerah dan anggota DPRD di daerah lain telah melakukan langkah serupa demi memperjuangkan hak-hak tenaga honorer yang telah lolos seleksi.
Namun, jika pemerintah daerah tidak menunjukkan respons positif terhadap upaya ini, Forum CPPPK Kepulauan Riau tetap menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan demi menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. “Kami sangat memahami bahwa penundaan pelantikan ini bukan sepenuhnya kebijakan dari Gubernur Kepulauan Riau. Oleh karena itu, kami akan terus mengedepankan pendekatan persuasif, audiensi, dan komunikasi kekeluargaan guna mencapai solusi terbaik,” imbuh Haikal.
Menunggu Keputusan RDP dan Peran Strategis DPRD Kepri
Saat ini, Forum CPPPK Kepulauan Riau masih menunggu jadwal resmi dari DPRD Kepri untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas langkah-langkah konkret dalam mempercepat pelantikan tenaga honorer yang telah lulus seleksi. Haikal menegaskan bahwa pihaknya sangat yakin dengan pendekatan yang dilakukan, dan berharap DPRD Kepri dapat memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi ini.
“Sampai saat ini, kami dari pengurus Forum CPPPK, mewakili teman-teman yang lulus seleksi di Provinsi Kepri, tetap berkomitmen untuk mengedepankan diplomasi dan silaturahmi dalam menghadapi polemik kebijakan Kemenpan RB dan BKN. Kami juga memastikan bahwa tidak akan ada aksi demonstrasi, mengingat kebijakan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Besar harapan kami agar Gubernur dan DPRD Kepri dapat menyampaikan aspirasi ini secara langsung kepada Kemenpan RB,” jelasnya.
Lebih lanjut, ketika ditanya oleh pewarta terkait kemungkinan adanya intervensi atau larangan dari Pemprov Kepri mengenai audiensi dengan DPRD atau upaya lain dalam menyuarakan hak-hak tenaga honorer, Haikal menampik hal tersebut. “Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada intervensi atau larangan dari Pemprov. Surat yang kami sampaikan ke Gubernur maupun DPRD memiliki narasi yang sama, yakni menjalin silaturahmi dan meminta dukungan untuk menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat,” ujarnya.
DPR RI Mendorong Percepatan Pelantikan CPNS dan PPPK
Di tengah ketidakpastian ini, harapan baru datang dari DPR RI yang tengah mendorong percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK pada tahun 2025. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji kembali kebijakan penundaan pengangkatan yang awalnya dijadwalkan pada tahun 2024 namun kemudian diundur hingga 2026.
“Kita akan mendengarkan hasilnya, mungkin paling lambat minggu depan, dari pemerintah mengenai keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK,” ungkap Dasco di Jakarta. Ia menegaskan bahwa DPR RI terus berupaya agar seluruh tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi bisa segera diangkat pada tahun 2025 tanpa harus menunggu hingga 2026.
Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi Forum CPPPK Kepulauan Riau, yang kini berharap agar aspirasi mereka dapat segera terwujud melalui pendekatan persuasif dan diplomasi yang telah mereka lakukan. (Yanti/ARF).
