Konsultasi Publik RKPD Kepri 2026: Strategi Pembangunan Berkelanjutan Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Forum ini merupakan agenda strategis dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah guna memastikan program pembangunan selaras dengan kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan spesifik masyarakat Kepri secara efektif dan berkelanjutan.

Konsultasi publik ini diselenggarakan dengan berlandaskan pada regulasi utama, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Proses ini bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat, guna memastikan perencanaan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Berdasarkan paparan dalam forum tersebut, perekonomian Kepri menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tercatat mencapai 161,42 juta per orang per tahun, yang mencerminkan daya beli dan tingkat produktivitas yang cukup baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri berada di angka 79,89, menjadikannya sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Sumatera dan menempati peringkat ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Tingkat kemiskinan di Kepri pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,78 persen dengan target penurunan menjadi 4,75 persen pada tahun 2026. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 berada pada angka 6,39 persen, dengan proyeksi sedikit meningkat menjadi 6,47 persen pada tahun 2026 akibat berbagai faktor seperti dinamika pasar tenaga kerja dan transisi menuju ekonomi digital yang masih belum optimal.

Dalam forum ini, beberapa isu strategis yang menjadi tantangan utama pembangunan Kepri pada tahun 2026 turut dibahas secara mendalam. Salah satu tantangan utama adalah optimalisasi pembangunan manusia, terutama dalam hal akses pendidikan dan kesehatan yang masih belum merata di seluruh wilayah Kepri. Selain itu, pengembangan ekonomi maritim juga dinilai masih tertinggal, padahal Kepri memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan yang dapat menjadi pilar utama perekonomian daerah.

Kemiskinan dan pengangguran juga masih menjadi isu sentral yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain itu, pelestarian budaya Melayu yang menjadi identitas khas Kepri juga dinilai belum maksimal, sehingga diperlukan strategi revitalisasi budaya agar kekayaan tradisi dan kearifan lokal tetap lestari. Di sisi lain, dampak perubahan iklim serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali semakin menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem di Kepri. Selain itu, ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah masih menjadi hambatan dalam meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah.

Sebagai langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen pada tahun 2026. Sejumlah sektor unggulan akan menjadi fokus utama dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor industri pengolahan dan manufaktur yang diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam. Sektor konstruksi dan infrastruktur juga menjadi prioritas, terutama dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempercepat realisasi investasi.

Di era digitalisasi, perdagangan dan ekonomi berbasis teknologi juga menjadi sektor yang terus dikembangkan, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam industri kreatif. Selain itu, pengembangan industri strategis seperti industri alumina, galangan kapal, dan pakan ikan juga akan didorong guna memperkuat daya saing Kepri sebagai pusat ekonomi berbasis sumber daya alam. Sebagai daerah kepulauan dengan potensi maritim yang besar, Kepri juga terus diarahkan menjadi pusat ekonomi biru dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berfokus pada pengembangan ekowisata serta keberlanjutan lingkungan.

Dalam aspek keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Kepri telah menyusun proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp3,63 triliun, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan menyumbang 45,87 persen atau sekitar Rp1,66 triliun dari total pendapatan. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,64 triliun yang akan difokuskan pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis isu strategis dan proyeksi ekonomi, terdapat beberapa prioritas utama dalam RKPD 2026 yang akan menjadi fokus pembangunan daerah. Pengelolaan potensi maritim dan peningkatan investasi berkualitas menjadi salah satu prioritas utama guna menjadikan Kepri sebagai destinasi pariwisata dunia serta pusat industri maritim dan ekonomi biru. Selain itu, peningkatan konektivitas wilayah dan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian utama, termasuk percepatan pembangunan jalan, jembatan antar-pulau, serta penguatan mitigasi bencana guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko alam.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas dalam RKPD 2026, terutama dalam hal peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata di seluruh wilayah Kepri. Pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup menjadi 75,31 tahun serta pengurangan kesenjangan sosial guna memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif.

Sebagai tindak lanjut dari forum ini, rangkaian tahapan perencanaan akan terus berlanjut dengan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah yang akan membahas secara lebih rinci program kerja dari masing-masing sektor prioritas. Selain itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD juga akan dilaksanakan guna menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat. Proses ini juga akan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri guna memastikan sinkronisasi antara RKPD Kepri dengan kebijakan nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2026.

Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Provinsi Kepri menunjukkan komitmen kuat dalam membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, pengembangan sektor maritim, serta peningkatan kesejahteraan sosial, Kepri berupaya untuk terus berkembang menjadi provinsi yang maju dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Diharapkan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Kepri dapat semakin berkembang sebagai pusat ekonomi maritim dan investasi yang unggul di Indonesia. (Yanti/ARF)